BAHASA POLITIK MASKULINITAS

Anindita S Thayf
Koran Jakarta, 2/11/2018

Jejak maskulinitas, salah satunya dapat dilihat dalam bahasa politik. Niccolo Machiavelli, dalam The Prince, menautkan politik dengan kejantanan atau virtu. Virtu meliputi kegarangan, ketegasan, kelicikan, keagresifan, keberanian, kenekatan, dan kegesitan. Menurut Machiavelli, mereka yang lembek sebaiknya menyingkir dari arena politik. Hanya mereka yang jantan yang pantas memperebutkan kekuasaan. Dalam hal ini, sikap kejam lebih diutamakan. Dengan bersikap kejam maka seorang politikus akan lebih diperhitungkan baik sebelum maupun setelah berkuasa. Di sinilah politik berkarakter maskulin.

Politik berhubungan dengan laku mengalahkan dan menguasai. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan tentu berhubungan dengan hal tersebut. Umpamanya, kata ganyang, babat, tumpas, yang sering terdengar pada masa Orde Lama. Kata-kata ini muncul seiring Soekarno yang sering mengumandangkan pekik, "Ganyang Malaysia!" saat terjadi konfrontasi dengan Negeri Jiran itu. Ucapan serupa juga digunakan para elit politik pada masa itu saat menyerang lawannya. D.N. Aidit, ketua PKI, pernah menulis pamflet berjudul Kaum Tani Menggayang Setan-setan Desa. Tulisan ini merupakan hasil penelitiannya saat turba ke Jawa Barat untuk mengetahui kondisi para petani. Kata "ganyang" yang populer saat itu berubah menjadi "aksi sepihak" yang menimbulkan konflik horisontal yang berdampak cukup luas.

Pramoedya Ananta Toer juga pernah menulis esai berjudul Tahun 1965, Tahun Pembabatan Total. Di awal esainya itu, Pramoedya menulis, "Rakyat Indonesia dan para pekerja kebudayaan makin diperlengkapi persenjataannya untuk mengganyang kebudayaan Manikebu, Komparador, Imperialis, dan Kontra-revolusioner secara total."

Saat pecah Peristiwa 1965, ganyang bukan lagi sebatas bahasa agitasi dan propaganda yang hadir dalam aksi demonstrasi, pidato politik dan tertulis dalam lembaran poster atau mural di tembok. Inilah masa ketika bahasa politik mengejawantah menjadi parang, linggis, rupa-rupa alat penyiksa hingga kamp kosentrasi di Pulau Buru.

Ganyang benar-benar berubah menjadi laku dan PKI-lah yang diganyang dalam arti sebenarnya, yaitu dibunuh, dipenjara, dibuang. Korban pengganyangan tersebar di seluruh negeri dan menjadi noktah hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Bahasa pun berubah menjadi kekerasan yang sanggup menghancurkan pihak-pihak tertentu, terutama yang dianggap liyan. Adapun kekerasan menurut Jonathan Rutherford, yang tertuang lewat esainya dalam buku Male Order Unwrapping Masculinity, adalah "respons yang umum ketika identitas maskulin berada dalam ancaman."

Orde Baru kemudian muncul dengan bahasa politik yang lebih halus. Bahasa eufemisme sengaja dipakai demi membungkam lawan-lawan politik. Sebagai pengganti ganyang digunakanlah kata diamankan. Kata babat juga berganti ditertibkan. Adapun oposisi disebut ekstrim (baik kanan maupun kiri) dan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Sementara itu, Pembunuhan Misterius (Petrus) disebut sebagai terapi goncangan. Penghalusan bahasa semacam ini merupakan topeng untuk menutupi watak otoriter Orde Baru. Tindakan yang kejam dan tidak manusiawi ditutupi dengan kata-kata yang telah dimanipulasi sedemikian rupa.

Kata paling ‘kasar’ pada masa Orde Baru adalah gebuk. Kata ini diucapkan Soeharto saat tengah berada di atas pesawat kepresidenan dalam perjalanan pulang dari Beograd, Yugoslavia, pada pertengahan tahun 1989. "Biar jenderal atau menteri yang bertindak inkonstitusional akan saya gebuk," ucapnya. Gebuk berasal dari bahasa Jawa yang artinya pukul. Cara memukulnya tidak dengan tangan kosong, melainkan memakai alat seperti kayu atau besi. Untuk pukulan yang dilakukan dengan tangan kosong, bahasa Jawa menyediakan kata jotos, tempiling, kampleng.

Memasuki era reformasi, bahasa politik ternyata tidak berubah. Bahasa politik ala Orde Lama dan Orde Baru justru dikawinkan. Alhasil, kata libas, ganyang, babat kembali terdengar di negeri ini. Presiden Joko Widodo bahkan beberapa kali menggunakan kata gebuk. Kenyataan tersebut menunjukkan jejak maskulinitas dalam bahasa politik yang masih terlihat jelas. Dengan terang benderang, tergambar pula tujuan politik, sebagaimana doktrin maskulinitas, yaitu untuk menundukkan dan menguasai pihak lain.

Paling Buruk

Ironisnya, ketika sikap politik seseorang tidak mencerminkan kejantanan maka bahasa seksislah yang dipilih. Politisi yang dianggap penakut, umpamanya, disebut politisi anak mami. Politisi semacam ini dianggap tidak layak tampil di panggung politik karena dipandang manja. Karakter ‘anak mami’ dinilai bertentangan dengan virtu yang harus dimiliki seorang politikus.

Kata banci juga sering digunakan dalam bahasa politik kita. Politisi yang tidak mengambil sikap tegas akan dijuluki politisi banci. Dalam dunia yang patriarkal, banci dianggap sebagai suatu bentuk pengkhianatan terhadap maskulinitas. Banci pun sering dipakai sebagai bahan ejekan untuk merendahkan seseorang, termasuk politikus, yang dianggap tidak memiliki karakter jantan.

Tak hanya sampai di situ, kepada politisi banci ini, lawan politiknya lantas mengirimkan rok, lipstik dan pakaian dalam perempuan karena dianggap pantas memakainya. Sikap seksisme semacam ini terjadi sebagai akibat diunggulkannya maskulinitas dalam politik. Baik dalam bahasa politik maupun laku politik, ucapan dan laku seksisme terus berlangsung karena dianggap sebagai suatu kewajaran.

Bila seksisme merupakan diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu, maka hal inilah yang terjadi dalam bahasa politik kita hari ini. Para politikus seolah tak bersalah menggunakan bahasa-bahasa seksis untuk menyerang lawan politiknya. Mereka yang di panggung politik selalu berkhotbah tentang nilai-nilai kemanusian, dalam bahasa politik justru memunggunginya tanpa rasa malu.

Semestinya para politikus menjadi panduan bagi masyarakat, termasuk dalam berbahasa. Namun apa yang kita saksikan hari ini para politikus justru menjadi contoh paling buruk dalam berbahasa. Kata-kata seksis tersebut dengan enteng diucapkan di berbagai media hanya untuk menunjukkan sisi maskulinitas.

Tak mengherankan, mengikuti jejak para politikus, di media sosial dengan mudah kita temukan ungkapan-ungkapan seksis yang diucapkan oleh para penggunanya. Dalam situasi seperti ini bahasa Indonesia bukan lagi sebagai bahasa persatuan melainkan bahasa yang diskriminatif terhadap perempuan dan banci.

Dalam dunia patriarkal seperti sekarang, kuatnya jejak maskulitas dalam bahasa politik jelas menunjukkan keterbelakangan kita. Padahal, bahasa menunjukkan pola pikir seseorang. Seorang politikus boleh saja bersembunyi di balik wajah cemerlang hasil pencitraan.

Namun, bahasa yang digunakannya tidak akan bisa menyembunyikan isi kepalanya yang sebenarnya. Tak mengherankan, alih-alih saling beradu konsep dan gagasan, politik kita pada hari ini hanya diwarnai aksi saling risak, libas, ganyang, babat dan gebuk ala preman pasar. Jika sudah begitu, semoga saja kita tidak menjadi bangsa yang barbar, kelak. ***

*) Novelis dan esais. Tinggal di Blitar
https://www.facebook.com/anindita.thayf/posts/10205475158476582